Pangkalpinang, Infobabel
Harga TBS mulai beranjak naik, tapi perjuangan belum selesai. DPRD Babel bergerak cepat memastikan kenaikan ini benar-benar dirasakan petani, bukan hanya berhenti di level pabrik.
Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, menegaskan pentingnya transparansi rantai distribusi, dari pabrik hingga ke tangan petani. Praktik DO dan pengepul yang kerap memutus informasi harga menjadi sorotan serius, dan akan segera ditertibkan lewat koordinasi lintas pihak.
Lewat dorongan pembentukan Tim Terpadu Pengawasan Sawit, DPRD Babel ingin memastikan ada kontrol nyata dan berkelanjutan. Dengan dukungan regulasi seperti Permentan Nomor 13 Tahun 2024 dan PP Nomor 28 Tahun 2025, pelanggaran tak lagi dibiarkan tanpa sanksi. Harapannya jelas: harga adil, petani sejahtera, dan industri sawit tetap berjalan sehat.
“Kami harapkan nanti ada dari kejaksaan dan kepolisian yang memberi pandangan hukum untuk menentukan harga minimal dan maksimal. Agar kalau ada pelanggaran kemudian hari jelas sanksi yang diberikan,” ujar Didit, Kamis (23/4/2026).
Didit juga mengimbau pada petani sawit untuk bersama-sama menjaga kualitas buah yang dihasilkan.
Pada pertemuan gabungan, Didit menegaskan bahwa DPRD meminta pengusaha untuk menaikkan harga beli tandan buah segar sawit.
Namun saat ini pembelian juga dilakukan melalui pengepul sehingga perlu sosialisasi lanjutan karena kenaikan harga ditujukan pada pembelian di pabrik sawit.
“Dinas dan perusahaan agar segera menggelar rapat dalam menentukan harga ini,” ujar Didit.
#DPRDBabel #HargaTBS #SawitBabel #PetaniSejahtera #DiditSrigusjaya
