BANGKA, Infobabel
Sejumlah ulama yang tergabung dalam Aliansi Umat Islam Bangka Belitung menyampaikan penolakan terhadap keanggotaan Indonesia di forum Board of Peace (BOP) dan meminta tidak ada pengiriman anggota TNI ke wilayah Gaza.
Hal itu mereka sampaikan saat pertemuan di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangka Belitung, Kamis (5/3/2026).
“Menolak Board of Peace sebagai instrumen intervensi asing. Menyerukan kepada bapak Presiden Prabowo Subianto untuk segera keluar dari BOP,” kata salah satu perwakilan ulama yang membacakan petisi di kantor DPRD Bangka Belitung.
Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Bangka Belitung, Ustaz Rasyid Ridho menegaskan penolakan Board of Peace sebagai instrumen intervensi asing.
“Kami memandang BoP bukan solusi damai yang adil, melainkan instrumen intervensi asing dan bentuk penjajahan gaya baru yang berpotensi mengarah pada pengambilalihan kendali Gaza. Perdamaian tanpa keadilan dan tanpa pengakhiran penjajahan, adalah ilusi yang menyesatkan,” ucap Rasyid.
Langkah ini diungkapkannya sejalan dengan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif, serta komitmen konstitusional untuk menghapuskan segala bentuk penjajahan di dunia.
“Keanggotaan dalam BoP dipandang sebagai keberpihakan terhadap kepentingan penjajah dan bertentangan, dengan dukungan rakyat Indonesia terhadap perjuangan pembebasan Palestina,” ujar dia.
Sampaikan aspirasi
Ketua DPRD Bangka Belitung Didit Srigusjaya menegaskan bahwa aspirasi para ulama, habaib, ustaz, dan masyarakat akan diteruskan kepada DPR RI dan pemerintah pusat.
Meski menjadi kewenangan pemerintah pusat, DPRD Babel berkomitmen menyalurkan suara masyarakat sebagai bagian dari fungsi representasi daerah.
“Intinya mereka minta supaya DPRD ini menyampaikan aspirasi para habaib, ulama, ustadz tentang permasalahan BoP itu dan penolakan terhadap pengiriman pasukan TNI. Tugas kami meneruskan, karena ini kebijakan pemerintah pusat,” ujar Didit.
