Bangka, Infobabel
Banggar DPRD Kepulauan Bangka Belitung menggelar rapat pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (RKUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026.
Rapat ini menjadi langkah awal dalam menyusun arah kebijakan fiskal dan prioritas pembangunan daerah untuk tahun mendatang.
Wakil Ketua DPRD Bangka Belitung Eddy Iskandar mengatakan, semua aset provinsi yang punya potensi untuk dikelola, baik sendiri ataupun pihak lain.
Tidak bisa lagi pemerintah daerah berpola seperti yang lama. Pola ke depannya pemerintah daerah harus lebih kreatif dan berusaha sehingga pendapatan tidak 1,8 tapi bisa di atas Rp 2,3 triliun.
Wakil Ketua DPRD Bangka Belitung, Beliadi menambahkan, kalau mendengar statemen dari Kementerian Keuangan, dana yang dipotong ke daerah itu banyak diselewengkan.
“Saya berharap pak gubernur dan tim bisa membantah hal itu dengan data-data dan argumentasi yang kuat sehingga kita tidak terkena pemotongan,” ujar Beliadi.
