PANGKALPINANG, Infobabel
Ratusan petugas Sensus Ekonomi 2026 akan mendatangi berbagai wilayah di Kota Pangkalpinang untuk mengumpulkan data yang menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat dan dunia usaha.
Data tersebut nantinya menjadi salah satu dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan dan pengembangan ekonomi daerah.
Sensus Ekonomi menjadi agenda nasional yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali, tepatnya pada tahun yang berakhiran angka enam. Melalui kegiatan ini, Badan Pusat Statistik (BPS) menghimpun data berbagai aktivitas usaha untuk menghasilkan potret terkini kondisi perekonomian yang dapat digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan.
Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dijadwalkan berlangsung pada 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Pendataan dilakukan melalui dua metode, yakni CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing) atau wawancara langsung kepada responden, serta CAWI (Computer Assisted Web Interviewing) atau pengisian mandiri secara daring khusus bagi pelaku usaha berskala besar. Adapun CAPI digunakan untuk rumah tangga dan unit usaha, baik skala mikro, kecil, maupun besar.
Sebagai bagian dari persiapan itu, Wali Kota Pangkalpinang, Prof. Saparudin, mengukuhkan 192 petugas Sensus Ekonomi 2026 dalam apel siaga, pencanangan Sensus Ekonomi 2026, sosialisasi, dan penandatanganan komitmen bersama di Balai Besar Betason, Kamis (11/6/2026).
Petugas tersebut terdiri dari 168 petugas pendataan lapangan dan 24 petugas pemeriksaan lapangan.
Wali Kota Pangkalpinang, Prof. Saparudin, menegaskan pentingnya pelaksanaan sensus ekonomi sebagai upaya menghadirkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Data tersebut akan menjadi dasar dalam penyusunan berbagai kebijakan dan program pembangunan daerah.
“Kami dan mereka berkomitmen untuk melaksanakan sensus dengan sebaik-baiknya. Tentu dengan integritas, jujur, dan semangat. Mendata ekonomi masyarakat dengan sebaik-baiknya,” kata Prof. Saparudin.
Ia berharap para petugas dapat diterima dengan baik oleh masyarakat saat bertugas di lapangan. Menurutnya, keterbukaan masyarakat dalam memberikan data menjadi kunci agar hasil sensus benar-benar menggambarkan kondisi ekonomi yang sebenarnya.
“Harapan kita petugas dapat diterima oleh masyarakat. Mereka menggunakan atribut petugas sensus, tentunya masyarakat menerima dan memberikan data yang diperlukan dengan jujur agar data tersebut bisa menggambarkan kondisi ekonomi di Pangkalpinang yang sebenarnya,” ujarnya.
