Bangka, Infobabel
DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus mendorong pemanfaatan kawasan hutan yang berpihak kepada masyarakat. Melalui konsultasi ke Kementerian Kehutanan RI pada Selasa (23/6/2026).
DPRD Babel menggali berbagai peluang pengembangan program Perhutanan Sosial sebagai upaya membuka akses ekonomi, meningkatkan kesejahteraan warga, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.
Dalam pertemuan tersebut, DPRD Babel membahas skema pengelolaan hutan oleh masyarakat yang dapat memberikan manfaat ekonomi secara legal dan berkelanjutan.
Program Perhutanan Sosial dinilai menjadi salah satu solusi dalam menciptakan lapangan usaha, memperkuat kelompok masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah.
DPRD Babel berkomitmen mengawal kebijakan yang memberikan ruang lebih besar bagi masyarakat untuk mengelola sumber daya alam secara bertanggung jawab, sehingga hutan tetap lestari dan kesejahteraan masyarakat terus meningkat.
Wakil Ketua DPRD Bangka Belitung Eddy Iskandar mengatakan, perhutanan sosial dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi masyarakat.
“Dengan diterimanya kami di Dirjen Perhutanan Sosial, maka dapat dilakukan pemetaan dan mitigasi terhadap sumberdaya yang ada di daerah,” ujar Eddy.
Ia menambahkan, ada 300 lebih izin sektor kehutanan yang telah diterbitkan kementerian di Bangka Belitung sehingga perlu dicermati dampaknya bagi pembangunan.
“Kita lihat sejauh mana kebermanfaatannya. Jangan sampai ada yang melanggar aturan, pindah kepemilikan dan lainnya,” ujar Eddy.
#DPRDBabel #PerhutananSosial #Kemenhut #EkonomiMasyarakat #HutanLestari
