Bangka, Infobabel
Menyikapi semakin kompleksnya dinamika sektor pertambangan timah di Pulau Belitung, DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bergerak cepat dengan melakukan konsultasi ke Kementerian Pertahanan RI, yang diterima langsung oleh Wakil Menteri Pertahanan, Donny Ermawan, Rabu (29/7/2026).
Menurunnya aktivitas pertambangan bukan sekadar persoalan produksi. Dampaknya telah dirasakan langsung oleh masyarakat. Penghasilan menurun, lapangan pekerjaan menyempit, roda perekonomian melambat, dan ribuan keluarga yang menggantungkan hidup pada sektor pertambangan menghadapi ketidakpastian.
Apabila kondisi ini terus berlanjut, ancaman yang muncul bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga meningkatnya pengangguran, kerawanan sosial, gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, hingga potensi penyelundupan timah melalui jalur ilegal yang dapat merugikan negara dan mengganggu kepentingan strategis nasional.
Ketua DPRD Bangka Belitung Didit Srigusjaya mengatakan, permasalahan harga disampaikan langsung pada Kemenhan agar bisa ditindaklanjuti pemerintah pusat.
“Perbedaan harga timah di Belitung dan Bangka. Kemudian soal kuota RKAB harus ada kejelasan,” ujar Didit.
Ia menilai tata niaga timah perlu jadi perhatian karena menyangkut mata pencaharian masyarakat dan ekonomi daerah.
“Kami mendukung kalau yang ilegal diberantas. Tentu bagaimana masyarakat bisa menambang dengan tenang dengan harga yang lebih baik,” ujar Didit.
#DPRDBabel #Belitung #BelitungTimur #Timah #Kemenhan
