Bangka, Infobabel
Kegelisahan tengah dirasakan para Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Rencana kebijakan anggaran yang dinilai belum berpihak pada kondisi daerah dikhawatirkan berdampak langsung pada keberlangsungan tenaga kerja.
Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Didit Srigusjaya, menegaskan persoalan ini bukan hanya terjadi di daerah, tetapi berpotensi menjadi isu nasional. Ia meminta pemerintah pusat meninjau kembali dan menunda implementasi kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan perencanaan anggaran dan penerapan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD.
Menurutnya, ketidaksinkronan antara kebijakan pusat dan daerah menjadi tantangan serius. Daerah dituntut meningkatkan kinerja, namun dukungan fiskal justru terbatas. Jika dipaksakan tanpa solusi konkret, dampaknya bisa meluas—mulai dari meningkatnya pengangguran hingga melemahnya daya beli masyarakat dan sektor UMKM di daerah.
#DPRDBabel #PPPK #HKPD #EkonomiDaerah #BangkaBelitung
