PANGKALPINANG, Infobabel
Ketua DPRD Bangka Belitung Didit Srigusjaya mengatakan, ada aspirasi masyarakat nelayan yang juga disampaikan bupati agar keinginan masyarakat Bangka Selatan juga diakomodir.
Sebelumnya DPRD Bangka Belitung telah mengakomodir aspirasi dari nelayan Batu Beriga, Bangka Tengah dan berencana paripurna pengesahan revisi perda, tapi akhirnya batal.
“Jadi ini ditunda karena meminta aspirasi nelayan disatukan. Selanjutnya Bamus akan membuat jadwal untuk pembahasan di Badan Pembentukan Perda,” ujar Didit.
Didit memastikan bahwa pembahasan revisi perda akan dilakukan sesuai mekanisme agar tidak memicu gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) kemudian hari.
“Mohon bersabar karena ini pembahasan bukan keputusan ketua DPRD,” ujar Didit.
Wakil Ketua DPRD Bangka Belitung Eddy Iskandar mengatakan, aspirasi masyarakat nelayan akan direspons melalui pembahasan lintas fraksi.
“Berkaitan dengan aspirasi masyarakat nelayan yang meminta wilayah mereka dari zona tambang dijadikan zona tangkapan nelayan. Tentu apa yang disampaikan harus kita respons,” ujar Eddy.
Rapat paripurna revisi perda zonasi pesisir dan pulau-pulau kecil di Bangka Belitung ditunda imbas aksi unjuk rasa yang digelar kelompok nelayan, Senin (9/11/2026).
Massa nelayan meminta pemberlakuan zona bebas tambang tidak hanya di wilayah Batu Beriga, Bangka Tengah, tapi juga mencakup kawasan laut di Batu Perahu dan Tanjung Ketapang, Bangka Selatan.
“Kami ingin dalam revisi ini wilayah Bangka Selatan juga masuk zero tambang atau dijadikan zona tangkapan nelayan,” kata Koordinator Nelayan, Abdullah saat unjuk rasa di kantor DPRD Bangka Belitung.
Abdullah menjelaskan, pada Pasal 24 huruf C terdapat sebanyak 20 titik zona tambang yang 15 di antaranya diharapkan direvisi menjadi zero tambang.
Wilayah laut yang diperjuangkan mencakup dari Batu Perahu sampai Tanjung Ketapang, Bangka Selatan.
“Dengan luasan sekitar 12.000 hektare, ada tiga Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang kami minta untuk dicabut. Terdiri dari dua milik PT Timah dan satu milik PT Bangka Prima,” ujar Abdullah.
Abdullah mengatakan, massa nelayan dan DPRD Bangka Belitung telah menyepakati untuk menunda paripurna pengesahan revisi perda sampai batas waktu maksimal 20 November 2026.
Selama tenggat waktu yang tersedia, nelayan berharap aspirasi mereka dibahas dan diakomodir sebagai kawasan zero tambang.
“Kami mengapresiasi aspirasi yang disampaikan kawan-kawan di Beriga sudah diakomodir, sekarang diharapkan wilayah di Bangka Selatan juga masuk. Ada tiga blok IUP itu yang harus dicabut,” tegas Abdullah.
Paripurna pengesahan revisi perda zonasi pesisir dan pulau-pulau kecil yang semula dijadwalkan pukul 09.00 WIB batal dilaksanakan karena adanya aksi unjuk rasa nelayan di halaman kantor DPRD Bangka Belitung.
Massa nelayan bahkan sudah menunggu di kantor DPRD sejak malam harinya.
