Pansus Revisi Perda Zonasi DPRD Babel Minta Pemda Pro Aktif

oleh
oleh

Pangkalpinang, Infobabel

Panitia khusus (Pansus) revisi perda zonasi dan pulau-pulau kecil DPRD Bangka Belitung melanjutkan pembahasan dengan mengundang kepala daerah dan PT Timah Tbk, Kamis (19/11/2026).

Wakil Ketua Pansus DPRD, Mehoa mengatakan bahwa pembahasan lanjutan masih akan dilakukan untuk menampung aspirasi yang berkembang.

“Kami lakukan ini semua terbuka untuk Bangka Belitung. Jadi kami harapkan mana daerah yang pro aktif agar disampaikan terkait perda zonasi ini,” kata Mehoa.

Ia mengatakan bahwa revisi perda tidak akan menjadi bola liar karena sejak awal pembahasan dilakukan terbuka dengan menampung masukan dari berbagai pihak.

“Kita bicara sekarang untuk masyarakat Bangka Belitung. Mana yang untuk penambangan dan mana untuk nelayan akan kita bahas terbuka,” ujar Mehoa.

Rapat pansus lanjutan akan mempertemukan juga masyarakat penambang dengan perusahaan swasta pemegang izin penambangan.

Pembahasan tersebut diharapkan mencapai titik temu dengan memperhatikan perizinan tata ruang darat maupun laut.

Revisi perda zonasi pesisir dan pulau-pulau kecil bergulir setelah DPRD Bangka Belitung menampung aspirasi masyarakat nelayan Desa Batu Beriga, Bangka Tengah.

Belakangan daerah lain juga menuntut adanya zona bebas tambang di wilayah mereka, menyebabkan pengesahan revisi perda ditunda dan dilakukan pembahasan ulang.

Hingga kini DPRD Bangka Belitung belum memastikan sampai kapan pembahasan revisi perda dilakukan.

Baca juga : Transformasi Bisnis Berbuah Kinerja Positif, PT TIMAH Perkuat Tata Kelola Kemitraan

Sementara itu, PT Timah berharap penambangan timah di Laut Beriga, Bangka Tengah, bisa berlanjut karena sudah dilakukan tahapan eksplorasi.

Manajemen PT Timah Tbk mengungkapkan bahwa perusahaan telah mengeluarkan biaya miliaran rupiah untuk persiapan penambangan.

“Kami sudah lakukan persiapan dan uang yang dikeluarkan sudah miliaran. Jika tidak dilaksanakan akan timbul masalah nantinya,” kata Direktur Operasi PT Timah Tbk Handy Geniardi saat rapat panitia khusus revisi perda zonasi di DPRD Bangka Belitung, Kamis (19/11/2026).

Handy mengatakan, perusahaan memiliki Izin Usaha Penambangan (IUP) resmi yang harus dikelola.

Dari luasan IUP sekitar 5.000 hektar, perusahaan lanjut Handy, hanya akan menambang 7 persen atau sekitar 400 hektar.

“Ini yang harus dilakukan karena kami hanya mengambil sekitar tujuh persen saja. Bagaimana kita menjaga agar penambangan tidak keluar dari zona yang ditentukan,” ujar Handy.

“Dana sudah dikeluarkan, izin sudah dikeluarkan, kalau tidak dikerjakan akan jadi masalah juga,” tambah dia.

Handy mengungkapkan bahwa penambangan akan berlangsung sekitar lima tahun sesuai perhitungan cadangan timah yang tersedia.

Setelah itu perusahaan akan menghentikan aktivitas dan beralih pada lokasi baru berdasarkan hasil eksplorasi.

“Kami selalu mengedepankan komunikasi karena penambangan ini juga untuk masyarakat Bangka Belitung,” ujar Handy.

Ia menegaskan bahwa perusahaan memahami aspirasi yang disampaikan masyarakat nelayan.

Untuk itu perlu adanya koordinasi berkelanjutan agar ruang tambang bisa dilaksanakan tanpa merugikan aktivitas nelayan.

“Batasan penambangan yang sudah ada izinnya ini agar tidak melebar dan kami terbuka komunikasi dengan masyarakat nelayan,” ucap Handy.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.