Sulawesi, Infobabel
PT PLN (Persero) memperkuat langkah transisi energi Indonesia dengan memobilisasi pembiayaan hijau senilai USD 2,94 miliar dalam rangkaian agenda Conference of the Parties (COP31) di Antalya, Turki, 20 November 2026.
Upaya tersebut ditandai melalui penandatanganan enam Power Purchase Agreement (PPA), dua Letter of Intent (LoI), serta penguatan kerja sama pengembangan energi baru terbarukan (EBT) dan inovasi layanan listrik hijau.
Direktur Utama PLN, Suroso Isnandar, mengatakan berbagai kesepakatan tersebut menjadi langkah konkret untuk mendorong proyek energi bersih dari tahap perencanaan menuju realisasi investasi dan pembangunan.
Sejumlah proyek yang dikembangkan mencakup PLTA Redelong berkapasitas 18 MW, Pakkat-2 sebesar 45 MW, Besai-2 sebesar 20 MW, serta Salu Uro berkapasitas 95 MW.
PLN juga mengembangkan PLTS Timor-1 dan Timor-2 masing-masing 5 MW, PLTS Betun 0,6 MW yang terintegrasi dengan Battery Energy Storage System (BESS), serta PLTS Sumbawa-Bima 10 MW dengan BESS.
Selain itu, proyek PLTB Sulawesi Bagian Selatan (Sulbagsel) berkapasitas 70 MW dan 60 MW turut dilengkapi sistem penyimpanan energi.
Suroso mengatakan, penandatanganan PPA menjadi tahapan penting untuk memastikan proyek-proyek EBT bergerak menuju implementasi.
“Penandatanganan PPA menunjukkan bahwa proyek-proyek yang direncanakan dalam RUPTL terus bergerak menuju tahap implementasi. Kami terus mendorong agar proses pengadaan energi terbarukan dapat menghasilkan kontrak komersial yang memberikan kepastian bagi seluruh pihak, sehingga pembangunan proyek dapat berjalan secara berkelanjutan,” ujarnya.
PLN juga mengembangkan Time-Based Renewable Energy Certificate (T-REC) bersama Princeton Digital Group (PDG), yang memungkinkan pencocokan atribut energi terbarukan berdasarkan waktu produksi dan konsumsi listrik.
Untuk pengembangan selanjutnya, PLN menyiapkan PLTS Mentari Nusantara II berkapasitas 1,39 GW, PLTB Bayu Nusantara 1,3 GW, serta PLTA Hydro Sulawesi 2,2 GW.
Program tersebut menjadi bagian implementasi RUPTL 2025–2034 untuk mempercepat transisi energi sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.






