BANGKA, Infobabel
Tiga pilkada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dipastikan berjalan dengan hanya memiliki masing-masing satu pasangan calon atau melawan kotak kosong.
Kepastian melawan kotak kosong diketahui setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar perpanjangan masa pendaftaran selama tiga hari.
“Setelah masa perpanjangan, tidak ada penambahan paslon, sehingga tiga daerah positif masing-masing hanya satu paslon,” kata Ketua KPU Bangka Belitung Husin saat dihubungi, Rabu (4/9/2024).
Pilkada yang akan melawan kotak kosong yakni Bangka Selatan dengan pasangan calon incumbent Riza Herdavid – Debi Vita.
Kemudian Kabupaten Bangka dengan paslon incumbent Mulkan berpasangan dengan Ramadian.
Selanjutnya di Pangkalpinang ada incumbent Maulan Aklil alias Molen yang menggandeng Masagus M Hakim. Masagus saat ini menjabat kepala Dinkes Pangkalpinang.
Pasangan calon yang akan melawan kotak kosong didukung seluruh partai politik yang memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Sehingga tidak memungkinkan lagi bagi kandidat lain untuk mengumpulkan dukungan partai dengan ambang batas minimal 10 persen suara sah hasil Pemilu 2024.
Bahkan untuk di Pangkalpinang, satu-satunya pasangan calon jalur perseorangan atau independen dianggap tidak memenuhi syarat karena banyak syarat dukungan ganda.
Husin menuturkan, saat ini pasangan calon yang akan melawan kotak kosong telah menjalani tahapan pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto, Jakarta.
Pemeriksaan kesehatan mereka sempat ditunda karena harus menunggu selesainya masa perpanjangan pendaftaran paslon.
“Tahapan pilkada tetap berlanjut. KPU juga akan rapat koordinasi nasional untuk membahas teknis pencalonan termasuk pilkada yang hanya satu paslon ini,” ujar Husin.
Sebagai gambaran, dalam kertas suara nantinya akan tertera gambar pasangan calon dan di sebelahnya ada kotak kosong atau gambar kosong.
Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kepulauan Bangka Belitung Syahirin mengatakan, fenomena pilkada melawan kotak kosong baru pertama kali terjadi di Bangka Belitung.
Saat ini Bawaslu masih menunggu teknis pelaksanaan yang akan disampaikan KPU.
“Secara teknis ini masih draft, jadi kami masih menunggu bagaimana pelaksanaannya nanti. Yang pasti pengawasan melekat pada paslon dan parfisipasi masyarakat sangat kami harapkan,” ujar Syahirin.
