PANGKALPINANG, Infobabel
Rapat paripurna pengesahan revisi rancangan peraturan daerah tentang zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Bangka Belitung ditunda karena adanya aksi unjuk rasa, Senin (9/11/2026).
Massa yang berasal dari persatuan nelayan Beriga, Bangka Tengah dan Bangka Selatan meminta zona bebas tambang diberlakukan tanpa terkecuali.
“Kami masyarakat nelayan ingin menjaga alam dengan menolak tambang,” ujar salah seorang pengunjuk rasa saat aksi di kantor DPRD Bangka Belitung.
Pengunjuk rasa berharap zona bebas tambang tidak hanya berlaku di wilayah Beriga, tapi juga mencakup kawasan Batu Perahu dan pulau-pulau di Bangka Selatan.
“Hidup kami sebagai nelayan. Kami butuh ikan, bukan tambang,” ujar pengunjuk rasa.
Ratusan pengunjuk rasa memadati halaman kantor DPRD Bangka Belitung sejak pukul 08.00 WIB. Aparat kepolisian yang dipimpin langsung Kapolda Irjen Agus Wijayanto tampak berjaga-jaga di lokasi.
Kehadiran para pengunjuk rasa menyebabkan rapat paripurna yang semula dijadwalkan pukul 09.00 WIB ditunda hingga batas waktu yang belum ditentukan.
Ketua DPRD Bangka Belitung Didit Srigusjaya mengatakan, aspirasi para pengunjuk rasa ditindaklanjuti dengan menggelar diskusi terbatas.
“Kami minta perwakilan nelayan untuk diskusi. Silakan ditentukan siapa saja yang ikut, kita langsung diskusi di dalam,” ujar Didit saat menyambut para pengunjuk rasa didampingi Wakil Ketua DPRD Babel, Edi Nasapta.
Sementara itu, ruang paripurna yang sebagian sudah terisi tamu undangan, belum memiliki kegiatan sama sekali.
Agenda paripurna masih menunggu diskusi pimpinan daerah dan perwakilan nelayan.
Revizi perda zonasi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil bergulir setelah rangkaian unjuk rasa yang muncul sejak empat tahun terakhir.
Kelompok nelayan Beriga, Bangka Tengah menuntut wilayah mereka dikeluarkan dari zona tambang. Belakangan nelayan dari daerah lain juga menuntut hal yang sama, menyebabkan penentuan zonasi kembali dipermasalahkan.
