BANGKA, Infobabel
Selama Desember 2025, Kepulauan Bangka Belitung mengalami inflasi sebesar 0,55 persen (mtm), lebih tinggi dibandingkan dengan periode November 2025 yang mengalami inflasi sebesar 0,36 persen (mtm).
Angka inflasi tersebut tercatat lebih rendah dibandingkan dengan nasional yang juga mengalami inflasi sebesar 0,64 persen (mtm).
Terjadinya inflasi bulanan ini utamanya disebabkan oleh kenaikan indeks harga Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau sebesar 1,12 persen (mtm), dengan komoditas utama yang memberikan andil inflasi bulanan yaitu cabai rawit, bayam dan sawi hijau.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Bangka Belitung, Rommy S Tamawiwy mengatakan bahwa secara tahunan, Bangka Belitung tercatat mengalami inflasi sebesar 2,77 persen (yoy) atau masih berada di dalam target inflasi nasional yaitu sebesar 2,5±1persen (yoy).
“Angka inflasi tahunan ini juga tercatat lebih rendah dibandingkan dengan inflasi nasional sebesar 2,92 persen (yoy). Inflasi tahunan Bangka Belitung ini didorong oleh kenaikan indeks harga Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau sebesar 6,55 persen (yoy) yang disumbang oleh komoditas cabai merah dan cabai rawit,” kata Rommy dalam keterangan tertulisnya, Kamis (8/1/2026).
Rommy menjelaskan, inflasi juga disebabkan oleh kenaikan harga pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya yang tercatat sebesar 7,46 persen (yoy), utamanya komoditas emas perhiasan.
“Tekanan inflasi tahunan tertahan oleh kelompok pendidikan yang mengalami deflasi sebesar 12,86 persen (yoy),” jelas Rommy.
Ia menekankan bahwa inflasi di periode Desember 2025 utamanya disebabkan oleh terjadinya peningkatan konsumsi masyarakat dalam rangka memperingati Hari Raya Natal 2025 dan menjelang tahun baru 2026.
Selain itu, kenaikan harga komoditas cabai rawit dan sayuran hijau disebabkan oleh terbatasnya pasokan sebagai dampak dari cuaca ekstrem. Namun demikian, TPID provinsi maupun kabupaten/kota terus berkomitmen untuk menjaga ketersediaan stok sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Secara spasial tahunan, seluruh wilayah yang disurvei Indeks Harga Konsumen (IHK) mengalami inflasi,” ujar Rommy.
Kabupaten Bangka Barat tercatat sebagai wilayah yang mengalami inflasi tertinggi yakni sebesar 4,02 persen (yoy).
Kemudian diikuti oleh Kabupaten Belitung Timur dan Kota Pangkalpinang yang mengalami inflasi masing-masing sebesar 2,69 persen (yoy) dan 2,58 persen (yoy). Sementara itu, Tanjungpandan tercatat sebagai wilayah yang mengalami inflasi terendah yakni sebesar 1,44 persen (yoy).
Lebih lanjut, Rommy menambahkan Bank Indonesia terus bersinergi dengan TPID dan mitra strategis lainnya dalam menjaga inflasi pada rentang yang rendah dan stabil.
Hal ini sebagai bentuk dukungan Bank Indonesia dan TPID terhadap tiga langkah strategis pengendalian inflasi yaitu menjaga inflasi tahun 2025 pada kisaran sasaran nasional 2,5±1% dalam rangka mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi.
Kemudian menjaga inflasi harga pangan bergejolak (volatile food) dalam kisaran 3,0-5,0 persen (yoy); dan memperkuat koordinasi pusat dan daerah dengan penyusunan Peta Jalan Pengendalian Inflasi 2025-2027.
“Bank Indonesia bersinergi dengan TPID se-Bangka Belitung akan terus memperkuat kerangka kebijakan 4K dalam pengendalian inflasi yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif,” ujar Rommy.
Demi mendukung keterjangkauan harga bahan pokok, sepanjang 2025 setidaknya telah dilaksanakan 41 kali sidak pasar dan distributor di seluruh wilayah di Bangka Belitung baik yang dipimpin langsung oleh kepala daerah maupun oleh perwakilan instansi terkait.
Selain itu, juga dilaksanakan kegiatan Operasi Pasar Murah (OPM) sebanyak 99 kali dan Gerakan Pangan Murah (GPM) sebanyak 65 kali di seluruh wilayah di Bangka Belitung.
Selanjutnya, pada kerangka ketersediaan pasokan, TPID terus mendorong implementasi KAD baik melalui mekanisme Government to Government (G to G) maupun Business to Business (B to B) untuk memastikan ketersediaan pasokan khususnya yang berasal dari daerah sentra produksi pangan.
Sejalan dengan hal tersebut, sepanjang tahun 2025 telah dilaksanakan 13 kali KAD baik intra provinsi maupun antar provinsi.
