BANGKA, Infobabel
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kini dihadapkan pada ironi pembangunan, imbas dana bagi hasil (DBH) sumberdaya alam yang belum dibayar pemerintah pusat.
Pada satu sisi pemda berencana mengajukan utang demi membiayai program pembangunan.
“Ironi pembangunan yang kita hadapi. Di satu sisi harus berutang, sementara ada hak-hak kita yang belum direalisasikan pemerintah pusat,” kata Ketua DPRD Bangka Belitung Didit Srigusjaya, Rabu (29/7/2026).
Didit menjelaskan, saat ini pemprov sedang mengusulkan pinjaman Rp 293 miliar untuk pembangunan fasilitas kesehatan.
Usulan tersebut telah disampaikan ke DPRD Bangka Belitung guna dilakukan pembahasan lebih lanjut.
“Usulan pinjaman itu sudah masuk ke DPRD untuk dibahas di Komisi II. Nantinya akan ada pandangan dari fraksi-fraksi,” jelas Didit.
DPRD akan membahas rencana utang pemda mulai Agustus 2026 dengan mempertimbangkan aspek hukum dan kajian ekonomi.
“Banyak pertimbangan yang akan disampaikan, jadi ini baru sebatas usulan yang rencananya diajukan ke Bank SumselBabel,” ujar Didit.
Dia menilai bahwa pinjaman pemerintah daerah tak perlu dilakukan jika DBH sumberdaya alam dari tambang timah dibayarkan pemerintah pusat.
“Bagi hasil 2025 yang harus dibayarkan tahun ini sekitar Rp 2 triliun. Ini untuk provinsi dan pemerintah kabupaten juga yang sampai bulan ini belum cair,” ucap Didit.
Didit berharap pemerintah pusat bisa segera mengucurkan bagi hasil pada perubahan anggaran 2026 atau selambatnya masuk APBD 2027.
“Pemda sangat berharap ini dibayarkan di tengah kondisi fiskal yang tertekan, sementara banyak pembangunan daerah yang harus dijalankan,” ujar Didit.
Gubernur Bangka Belitung Hidayat Arsani mengonfirmasi bahwa pinjaman daerah terpaksa diajukan karena ruang fiskal yang menyempit.
“Kalau tidak pinjam tak bisa bangun. Kita butuh rumah sakit stroke dan jantung. Uang kita pas-pasan,” kata Hidayat.
Hidayat memperkirakan pembangunan rumah sakit khusus jantung dan stroke akan terpisah dengan rumah sakit umum yang sudah ada.
“Nanti terpisah dengan rumah sakit umum. Rumah sakit khusus ini diperkirakan Rp 300 miliar, kita sama berdoa, bertahap,” ujar gubernur.
Layanan rumah sakit khusus jantung dan stroke akan membantu warga Bangka Belitung dalam penanganan medis cepat dan tidak perlu keluar provinsi.
